PENGUMUMAN TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI FORMASI TAHUN 2019. MENINDAKLANJUTI SURAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR K26-30/B7907/X/20.01, TANGGAL 28 OKTOBER 2020, PERIHAL PENYAMPAIAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CPNS KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019, UNTUK ITU PERLU KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL BERIKUT

Sejumlah pelaku usaha pariwisata di bidang penyedia jasa akomodasi (Homestay) dilatih manajemen homestay. “Penggemblengan” dilaksanakan di Sentra Kuliner Sail Milenial, Juanga, Morotai Selatan (01/10/2020).

Pengelolaan keuangan negara/ daerah diarahkan untuk menghadapi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat kemudian megeluarkan banyak regulasi. Daerah sebagai implementor perlu mendapat pemahaman yang komprehensif.

Pemda Morotai bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT BKN) Ternate menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Pulau Morotai formasi tahun 2019.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak sosial ekonomi. Pemerintah berusaha memulihkan lewat berbagai stimulus, di antaranya lewat Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk gelombang ke II (Juli-Desember), lebih dari 48 milyar rupiah, dana BST akan beredar di masyarakat Morotai.

Kebutuhan ruang semakin bertambah seiring pengembangan wilayah Morotai. Demi pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terkoordinasi dengan program-program mandatori pemerintah pusat, maka diperlukan singkronisasi pemanfaatan ruang.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan lumbung pangan nasional. Hal ini berkaitan dengan rencana pemenuhan cadangan logistik strategis. Morotai mengambil bagian dalam program ketahanan pangan yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan.

Salah satu persyaratan mutlak dalam menerima bansos, subsidi dan pelayan publik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP. Oleh karena itu, supaya masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan, sangat penting untuk memastikan semua masyarakat usia wajib KTP sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Desa-desa di Morotai mayoritas terletak di daerah pesisir. Disamping itu juga di sekitaran daerah aliran sungai. Penduduknya juga bergantung dari mata pencaharian sebagai nelayan dan petani sehingga menyatu dengan ruang hidup sehari-hari di simpadan pantai atau sungai. Dalam beberapa kasus, abrasi dan luapan sungai pun kadang mengintai.

Kementerian Perhubungan mendukung Morotai sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bentuk dukungan itu berupa bantuan Bus Air berkapasitas 50 penumpang.