Kabupaten  Pulau  Morotai  merupakan  daerah  pemekaran  baru yang  terbentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor    53  Tahun  2008 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Pulau  Morotai  di  Provinsi  Maluku Utara  yang  bertujuan  untuk   meningkatkan  pelayanan  di  bidang pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan,  serta  memberikan kemampuan  dalam  pemanfaatan  potensi  daerah  menuju  peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  potensi daerah  harus dikelolah secara baik termasuk potensi  air tanah  sehingga pemanfaatan atau pengambilannya secara terukur dan dapat  menunjang
penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Air  Bawah Tanah  adalah  merupakan  pajak  Kabupaten/Kota  sehingga  perlu  diatur
dengan peraturan daerah.

Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud, maka  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pulau Morotai Tentang Pajak Air  Tanah

Perda No 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Fix 1.pdf

Minggu, 28 September 2014 01:05 WIB
PERDA NO. 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Minggu, 28 September 2014 00:50 WIB
PERDA NO. 05 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Minggu, 28 September 2014 00:41 WIB
PERDA NO. 04 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA DAN SETWAN
Bahwa Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perlu dibantu oleh staf ahli sesuai dengan bidang kehliannya untuk menjabarkan tugas dan kewenangan Bupati serta memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah.

Minggu, 28 September 2014 00:26 WIB
PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Bahwa wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang berbatasan langsung secara maritim dengan wilayah perairan negara lain sehingga sering terjadi gangguan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu dikelolah secara baik untuk pencegah adanya gangguan dari luar.