Bahwa wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang berbatasan  langsung  secara maritim dengan  wilayah  perairan  negara  lain  sehingga   sering  terjadi gangguan  atas   kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  maka perlu  dikelolah secara baik untuk pencegah adanya gangguan dari luar. 

Untuk  mencegah  gangguan  dan  menegakkan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan  perlu adanya satu badan yang khusus menangani dan mengelolah perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarka  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah maka  perlu dibentuk Badan Pengelolah Perbatasan  Daerah  di Kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  Tentang  Pembentukan  Organisasi  dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
 

Perda No 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Engelola Perbatasan Kab Pulau Morotai 1.pdf

Minggu, 28 September 2014 00:15 WIB
PERDA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPEDA INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Minggu, 28 September 2014 00:02 WIB
PERDA NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai,maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Sabtu, 27 September 2014 23:50 WIB
PERDA NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG OORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Sabtu, 27 September 2014 23:30 WIB
PERDA NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten yang baru Pemekaran di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara sudah tentu diharuskan mempunyai lambang daerah sebagaimana daerah lainnya