Bahwa  Kabupaten  Pulau  Morotai  merupakan  daerah  pemekaran  baru yang terbentuk berdasarkan  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Pulau  Morotai  di  Provinsi  Maluku  Utara  yang  bertujuan  untuk   meningkatkan  pelayanan  di bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan,  serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  j  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,   Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan
merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.

Dalam  rangka  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan   Perkotaan  dan  Perdesaan  di  wilayah  Kabupaten  Pulau Morotai  serta  sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  95  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimanana  dimaksud, maka  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Perda No 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Fix 1.pdf

Minggu, 28 September 2014 00:50 WIB
PERDA NO. 05 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Minggu, 28 September 2014 00:41 WIB
PERDA NO. 04 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA DAN SETWAN
Bahwa Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perlu dibantu oleh staf ahli sesuai dengan bidang kehliannya untuk menjabarkan tugas dan kewenangan Bupati serta memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah.

Minggu, 28 September 2014 00:26 WIB
PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Bahwa wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang berbatasan langsung secara maritim dengan wilayah perairan negara lain sehingga sering terjadi gangguan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu dikelolah secara baik untuk pencegah adanya gangguan dari luar.

Minggu, 28 September 2014 00:15 WIB
PERDA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPEDA INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.