Morotai – Pemerintah pusat melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, dengan jajaran BPBPK Maluku Utara yang digelar pada pekan lalu.

Pada Rabu (01/10/25), tim BPBPK yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I, Faisal Chakra Pawae, S.T., melakukan kunjungan langsung ke Pulau Morotai. Kehadiran tim tersebut ditujukan untuk melakukan pembahasan teknis dengan berbagai instansi daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, BPBPK dan pemerintah daerah membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan ke depan, di antaranya penyediaan Tempat Pembuangan Akhir Dalam pertemuan tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan daerah, meliputi penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Dehegila sebagai solusi pengelolaan sampah, peningkatan sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat, serta penataan dan pengembangan kawasan prioritas seperti Waterfront City 2, kawasan Armydok, Pulau Zum-Zum, dan Pulau Dodola yang dirancang sebagai destinasi wisata unggulan guna memperkuat sektor pariwisata dan mendukung pertumbuhan infrastruktur secara berkelanjutan di Pulau Morotai.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala Bappeda-Litbang Ahdad Hi. Hasan, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam sambutannya, Rio menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendukung penuh program pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh setiap program kementerian yang masuk ke Morotai. Kehadiran BPBPK bukan hanya sekadar membantu, tetapi menjadi mitra strategis kami dalam mewujudkan Morotai sebagai daerah yang berkembang, ramah investasi, dan maju secara infrastruktur,” ujar Rio.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai, Fahmi Usman, menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan BPBPK akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah terkait. Ia menekankan pentingnya penanganan isu-isu utama seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pengembangan kawasan wisata sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan langsung dari pemerintah pusat.

“Kami sangat menyambut baik langkah BPBPK. Morotai tidak hanya butuh pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga penataan kawasan yang mendukung pariwisata, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini akan menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan Morotai,” ungkap Fahmi.

Dukungan strategis dari BPBPK Maluku Utara ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan di Pulau Morotai. Pemerintah daerah optimistis, kerja sama ini akan membuka peluang baru dalam pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (kbg)