Daruba – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/6/2026). Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPS Kabupaten Pulau Morotai Samsudin Rizal, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pelaku usaha, distributor, dan anggota TPID.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai wilayah kepulauan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, Morotai menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

“Forum High Level Meeting ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujar Rio.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan bahwa berdasarkan data IPH minggu kedua Juni 2026, inflasi Kabupaten Pulau Morotai tercatat sebesar 0,44 persen dan masih relatif terkendali. Menurutnya, tantangan utama pengendalian inflasi di Morotai meliputi ketergantungan pasokan dari luar daerah, keterbatasan distribusi, kondisi cuaca, serta fluktuasi harga komoditas pangan.

Bank Indonesia mendorong berbagai upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, optimalisasi cold storage, serta gerakan menanam komoditas strategis.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai selaku Ketua Harian TPID, Muhammad Umar Ali, memaparkan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Ia menjelaskan bahwa dari sembilan langkah pengendalian inflasi yang direkomendasikan pemerintah pusat, Morotai telah melaksanakan tujuh langkah utama, termasuk operasi pasar, pemantauan harga dan stok, sidak pasar, rapat teknis TPID, koordinasi dengan daerah pemasok, gerakan menanam, serta pengamanan pasokan bahan pokok.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pulau Morotai, Samsudin Rizal, menyebutkan bahwa tekanan inflasi Juni 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai, bawang, dan telur ayam ras akibat tingginya permintaan, keterbatasan stok, serta gangguan distribusi.

Melalui HLM TPID Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bank Indonesia, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan pangan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan penyusunan langkah tindak lanjut pengendalian inflasi daerah untuk menghadapi berbagai potensi tekanan harga pada semester kedua tahun 2026. (*)